Setelah hampir dua tahun tertunda, akhirnya Presiden AS, Donald Trump menyampaikan rencana perdamaian antara Israel dan Palestina pada Selasa (28/1) malam. Proposal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Arab Saudi dan beberapa negara dunia.

Trump menggambarkannya sebagai “solusi dua-negara yang realistis”, dan berseloroh bahwa “Palestina layak mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik.”

Sementara peta baru yang ditawarkan Trump, terbukti mengurangi wilayah Palestina dan memberikan wilayah yang lebih besar kepada Israel.

Mengomentari rencana tersebut, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas mengatakan: “Sudah cukup dengan menjadikan Al-Quds sebagai ibu kota Israel, selebihnya merupakan hal baru dan penting, ini tak lebih langkah awal yang terselubung.”

Abbas menambahkan: “Jika Al-Quds bukan ibu kota negara Palestina, bagaimana kita akan menerimanya? Mustahil bagi seorang Muslim Arab atau anak Kristen untuk menerimanya.”

Pasca rilis proposal Trump, Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz, menghubungi Mahmoud Abbas via telpon.

Raja Salman menguatkan: “Sikap Kerajaan Arab Saudi tetap dalam masalah Palestina, hak-hak rakyat Palestina sejak zaman Raja Abdulaziz sampai hari ini, Saudi tetap berdiri di samping rakyat Palestina dan mendukungnya atas pilihannya yang dapat memenuhi harapan dan aspirasi mereka.”

Sementara pemeritnah Yordania, melalui Menteri Luar Negeri, Ayman al-Safadi, mengatakan: “Jordan mendukung setiap upaya nyata yang ditujukan untuk perdamaian yang adil dan komprehensif yang diterima rakyat Palestina.”

Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, mengatakan pada hari Rabu (29/1), bahwa rencana tersebut menunjukkan perampasan hak-hak yang sah bagi rakyat Palestina.

Adapun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tetap bersikap sebagaimana komitmen perbatasan tahun 1967.

Beberapa negara bersikap sama seperti negara-negara Arab. Di antaranya Turki dan Uni Eropa. Rusia pun menyarankan agar kedua belah pihak, Palestina dan Israel, harus terlibat dalam solusi perdamaian ini.