AMPHURI Ajukan Pengecualian Karantina Jamaah Umrah

  • 22 Januari 2021
  • 359 views
AMPHURI Ajukan Pengecualian Karantina Jamaah Umrah

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mendukung penuh upaya pemerintah terkait perlindungan kesehatan bagi warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan internasional.

Tak terkecuali warga yang menunaikan ibadah umrah di masa pandemi.

Saat ini warga yang melakukan perjalanan luar negeri, diwajibkan melakukan karantina selama 5 hari dan tes RT-PCR dua kali, yaitu pada saat kedatangan dan keluar dari karantina.

Hal ini sebagaiamana disampaikan Ketua Bidang Umrah DPP AMPHURI, Zakaria Anshary di Jakarta, Kamis (21/1), terkait upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada jamaah umrah di masa pandemi.

Menurutnya, aturan ini sedikit memberatkan jamaah. Karena itu, AMPHURI tengah mengajukan permohonan kepada otoritas penanganan pencegahan Covid-19 agar ada pengecualian terkait proses karantina bagi warga yang menunaikan ibadah umrah.

Kemenag sendiri telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 719 tahun 2020 yang mengatur tentang Penyelenggaran Ibadah Umrah di Masa Pandemi Covid-19.

Menyusul kemudian Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 5 Januari 2021.

Isinya tentang Kriteria Hotel dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri. Dalam surat tersebut, WNI sebagai pelaku perjalanan luar negeri diwajibkan untuk karantina selama lima hari dan tes RT-PCR dua kali yakni pada saat kedatangan dan keluar dari karantina hotel.

Karena itu, AMPHURI meminta pengeculian bagi WNI jamaah umrah dari kewajiban karantina dan tes RT-PCR.

Alasannyam perjalanan ibadah umrah telah dikontrol secara ketat oleh Pemerintah Indonesia sebelum keberangkatan dan Pemerintah Saudi selama berada di Tanah Suci.

“Disamping itu, jamaah umrah telah dikarantina minimal dua hari sebelum keberangkatan, kemudian melalui tes swab PCR sebelum take off. Hanya yang hasil tes PCR-nya negatif yang boleh berangkat,” jelas Zakaria.

Zakaria menambahkan, jamaah umrah setiba di Saudi juga harus menjalani karantina selama tiga hari dan tes swab dalam masa karantina di Saudi.

“Bila hasil tes swab negatif, jamaah diperbolehkan menjalankan ibadah umrah dan ibadah lainnya di Tanah Suci,” jelasnya.

Tidak hanya itu, saat kepulangan pun jamaah umrah kembali menjalani tes swab sebagai persyaratan kepulangan kembali ke tanah air.

Sementara dalam kedua surat tersebut, jamaah umrah tidak termasuk dalam WNI yang pembiayaan hotel karantina dan tes RT-PCR-nya bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kebijakan ini tentu memberatkan jamaah umrah yang keberangkatannya ke Tanah Suci adalah untuk beribadah.

“Bila tidak bisa dikecualikan, kami memohon agar jamaah umrah termasuk dalam WNI yang pembiayaan hotel karantina dan tes RT-PCR nya bersumber dari DSP BNPB,” katanya. (hay)

*) Dikutip dari web Amphuri, dengan beberapa perubahan redaksi seperlunya.

Ditulis oleh: News Admin