Akar Sekulerisasi Turki Utsmani Dan Sumber Hukum Kerajaan Arab Saudi (1)

  • 11 Maret 2021
  • 2,047 views
Akar Sekulerisasi Turki Utsmani Dan Sumber Hukum Kerajaan Arab Saudi (1)
  • Kesultanan Ottoman menyetujui undang-undang yang mengizinkan praktik homoseksualitas 30 tahun sebelum Inggris dan 146 tahun sebelum Amerika.
  • Pada masa pemerintahan Sultan Selim III, abad ke-18, Kesultanan Utsmaniyah mulai bergerak ke arah sekularisme.
  • Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud II, abad ke-19, agama dipisahkan dari politik kenegaraan.
  • Gay di era Erdogan, menerima pemberdayaan paling besar dalam sejarah Turki.

Sekularisme yang diadopsi oleh Mustafa Kemal Ataturk setelah Perang Dunia Pertama, bukanlah yang pertama mengawali sekularisasi dalam sejarah Turki.

Karena sebelumnya telah menjalani fase sekuler yang berlangsung beberapa dekade selama pemerintahan Sultan Daulah Utsmaniyah (Ottoman).

Awal fase sekularisasi terjadi di paruh pertama abad ke-18, dengan tujuan mengembangkan lembaga negara dan masyarakat modern menurut model Eropa.

Setelah berakhirnya masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qonuni pada tahun 1566, 17 sultan naik tahta, yang sebagian besar berkontribusi melemahkan Ottoman.

Faktor melemahnya Ottaoman, karena memanjakan banyak sultan dalam kemewahan dan kesenangan, serta kurangnya kompetensi dan pengalaman mereka, di samping merebaknya korupsi dalam pasukan Janissari (Ismail Yaghi, The Ottoman Empire in Modern Islamic History, hlm. 139-140).

Setelah Selim III naik takhta pada tahun 1789, reformasi menjiplak gaya Prancis, sebagai awal pembentukan sekuler Ottoman, yang mereproduksi hukum dan peraturan sesuai dengan prinsip-prinsip Eropa.

Meskipun ada perlawanan kuat dari kalangan agamawan dan tentara Janissari, tetapi itu adalah awal dari kerusakan dan pembusukan Ottoman.

Wajah sekularisme Ottoman terbukti selama abad 19 dan 20, dengan daftar panjang keputusan, undang-undang dan proyek.

Di antaranya, pembubaran pasukan Janissari pada tahun 1826, setelah beberapa tahun perlawanan dan pembentukan tentara bergaya Eropa baru, termasuk penunjukan penasihat, pakar dan pemimpin Eropa.

Ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Mahmud II (1808-1839), yang juga mengumumkan pengadopsian prinsip persamaan antara agama dan pemisahan agama dari negara.

Dia mengatakan: “Saya menyadari mulai sekarang dan seterusnya, bahwa Muslim adalah Muslim dalam kehidupannya sendiri di masjid mereka, Kristen adalah orang Kristen di gereja mereka dan Yahudi adalah orang Yahudi di kuil mereka. Dan di luar tempat-tempat tersebut, semuanya sama.”

Keputusan dan transformasi ini merupakan penetrasi yang berbahaya bagi Kesultanan Ottoman dan menyebabkan perubahan identitasnya.

Ottoman cenderung ke arah westernisasi sebagai strategi umum, di mana selama masa tersebut, disetujui pencampuran pendidikan di sekolah dan antara agama.

Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid I (1839-1861), dikeluarkan apa yang disebut “Keputusan Kalkhana” atau “Keputusan Tanzimat”.

Mulai saat itulah, dimulai gerakan reformasi yang lebih luas berpola Eropa, yang dikenal dengan nama “tanzimaat.”

Keputusan ini merupakan era konstitusional pertama dalam sejarah Kesultanan Ottoman yang menetapkan aturan reformasi pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Eropa sepenuhnya. (Ismail Yaghi, The Ottoman Empire in Modern Islamic History, hlm. 153).

TONTON: Sampai hari ini, Köçek ada di Turki, telah berkembang dan menjadi bagian dari budaya Turki.

Berdasarkan konstitusi ini, ahli dzimmi diberi hak yang sama secara hukum dengan umat Islam, dengan membatalkan pemungutan jizyah.

Meski belum sepenuhnya terlaksana karena ada keberatan dari kelompok konservatif dan terang-terangan bertentangan dengan syariat Islam, namun perubahan itu menjadi kenyataan.

Kemudian terjadi pergeseran terbesar menuju sekularisasi, saat Sultan Ottoman menetapkan konstitusi tahun 1876, yang menjiplak konstitusi Belgia yang dikeluarkan pada tahun 1831.

Pada tahap pemisahan legislatif antara agama dan negara, terlepas dari kritik tajam oleh kelompok konservatif, Mufti (Syaikh Islam) menggambarkannya sebagai “sebuah konstitusi yang sesuai dengan Syariah. “(Ibrahim Khalil Ahmed, Secular Historical Roots in Turkey, hlm. 14-16),

Persetujuan konstitusi Ottoman tersebut, diputuskan 4 hari setelah Medhat Pasha diangkat sebagai Perdana Menteri pada 19 Desember 1876. Dialah orang dibalik penyusunan konstitusi sekuler tersebut.

Pada saat itu, Duta Besar Inggris untuk Istanbul, Henry Elliott, menulis kepada Lord Dupre di kementeriannya di ibu kota Inggris, London:

“Medhat Pasha tidak diragukan lagi adalah seorang liberal yang paling aktif di Kesultanan Ottoman, dia adalah seorang pekerja, dan dia secara konsisten mendukung kesetaraan antara Muslim dan Kristen.”

Orientalis Bernard Lewis mengomentari konstitusi Ottoman ini, dengan mengatakan, “Ini dimulai segera setelah Medhat Pasha memasuki pemerintahan, saat dia membentuk dewan negarawan dan cendekiawan, dan menugaskan mereka untuk mengedit teks konstitusional.”

Dia menambahkan, “Konstitusi Ottoman terinspirasi banyak dari konstitusi Belgia.”

Persetujuan konstitusi tersebut menyebabkan banyak konflik internal, yang mengakibatkan Medhat Pasha, penyusun konstitusi, akhirnya digulingkan dan dibuang.

Mungkin sebagian tidak akan percaya bahwa Sultan Ottoman yang setuju untuk menyetujui konstitusi “sekuler” Ottoman pada tahun 1876 adalah Sultan Abdul Hamid II, yang kemudian menisbatkan dirinya sebagai “khalifah” kaum Muslimin.

<<BERSAMBUNG>>

Ditulis oleh: News Admin

Konten Terkait