Arab Saudi Tolak Standar Ganda Masalah HAM di PBB

Arab Saudi Tolak Standar Ganda Masalah HAM di PBB

Arab Saudi pekan lalu menyatakan penolakannya terhadap segala upaya untuk mempolitisasi masalah Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya oleh negara-negara yang melakukan pelanggaran HAM dan mengkritik orang lain. Statemen ini disampaikan dalam pidato di Majelis Umum PBB di New York, sebagaimana laporan SPA.

“Kami menolak setiap upaya untuk mempolitisasi masalah HAM atau keluar dari forum Jenewa… Kami menolak upaya mereka yang tinggal di rumah kaca dengan melemparkan batu ke orang lain tanpa memperhatikan kegagalan dan kelemahan mereka sendiri,” tegas Abdallah al-Mouallimi, Wakil Tetap Arab Saudi untuk PBB.

Dia menyambut, atas nama Kerajaan, penolakan anggota Dewan terhadap resolusi yang diajukan oleh Belanda selama sesi ke-48 Dewan Hak Asasi Manusia, berjudul “Situasi Hak Asasi Manusia di Yaman,” lapor SPA.

“Pagi ini, kami menyaksikan upaya dari teman-teman kami dan delegasi Belanda untuk mendelegitimasi Dewan Hak Asasi Manusia dengan membuat resolusi dan ketentuannya tidak memiliki substansi apa pun,” katanya.

Penolakan Dewan terhadap rancangan resolusi di Yaman menunjukkan bahwa mereka tidak mempercayai Kelompok Pakar Internasional dan Regional Terkemuka di Yaman atau pelaporannya yang bias, yang menggunakan informasi dari milisi Houtsi yang didukung Iran, tulis SPA mengutip al-Mouallimi.

“Mereka mencoba untuk keluar dari resolusi Jenewa, gagal dan gagal, kemudian datang ke forum Agustus ini dan mencoba untuk menyampaikan sebuah pernyataan, a so-called statement, dengan bantuan beberapa negara di Eropa untuk mencoba meneruskan kesalahan kepada yang lain atas kegagalan mereka di Jenewa,” kata al-Mouallimi.

“Ini tidak dapat diterima, dan ini membuat ejekan terhadap prosedur Dewan Hak Asasi Manusia,” tambahnya.

Berbicara atas nama sekelompok negara, al-Mouallimi merinci serangkaian pelanggaran HAM, penyalahgunaan, dan pelanggaran hukum humaniter internasional oleh pihak-pihak yang berkonflik, sebagaimana diuraikan dalam laporan keempat oleh Kelompok Pakar Internasional dan Regional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Yaman.

Pelanggaran HAM
Al-Mouallimi menambahkan: “Kami menolak secara khusus upaya dari pihak Belanda yang mengklaim untuk meminta atau menganjurkan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa yang telah dilakukan untuk para korban pembantaian di Srebrenica?”

Pembantaian Srebrenica adalah genosida terhadap lebih dari 7.000 anak dan laki-laki muslim Bosnia, yang dilakukan pada Juli 1995 oleh pasukan Serbia Bosnia di kota Srebrenica di timur Bosnia dan Herzegovina.

Vasva Smajlovic, seorang ibu korba yang selamat dari pembantaian Srebrenica pada Juli 1995, berdiri di samping batu nisan suaminya, selama kunjungan di pemakaman peringatan Srebrenica-Potocari pada 15 Maret 2019. (AFP)

“Pertanggungjawaban apa yang telah dilakukan untuk para korban kolonialisme di seluruh dunia?” Dia bertanya.

“Teman-teman Eropa kami berpidato di Dewan, berpidato di majelis pagi ini dengan semangat dan sikap merendahkan kekuatan imperialis, mendiktekan kepada orang lain apa yang harus dilakukan atau bagaimana melakukannya,” lanjut al-Mouallimi.

“Kami ulangi penolakan Dewan Hak Asasi Manusia terhadap resolusi yang mengacu pada situasi hak asasi manusia di Yaman,” kata Perwakilan Tetap Arab Saudi untuk PBB.

Mereka yang mendukung rakyat Yaman, katanya, dipersilakan untuk memberikan bantuan ke Yaman.

“Bantuan apa yang diberikan Belanda kepada Yaman untuk mengatasi krisis kemanusiaan?” Tanya Al-Mouallimi. “Kredensial apa yang mereka bawa ke meja untuk mengkritik Kerajaan Arab Saudi atau lainnya dalam hal itu?” Kritiknya.

Ketika konflik di Yaman memasuki tahun ketujuh, ada kebutuhan mendesak untuk pemantauan dan investigasi yang independen dan tidak memihak terhadap semua dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum HAM internasional, serta penyalahgunaan HAM oleh pihak-pihak dalam konflik, tandas al-Muallimi.[]

Ditulis oleh: News Admin