Kompleksitas sumber teknologi ini yang dimaksud harus dikuasai bidang pertahanan nasional.
Jakarta – Pejabat Kementerian PPN/Bappenas menekankan komonalitas (commonality) di pengadaan alat pertahanan serta keamanan (alpahankam) dapat memperkuat bidang pertahanan pada negeri terlibat berkembang.
Koordinator Lingkup Keamanan, Ketertiban Masyarakat, juga Industri Defense Nasional Kementerian PPN/Bappenas Rangga J. Wargadalam mengumumkan komonalitas itu tercermin dari pengadaan alpahankam yang tersebut konsistensi pada penyedia teknologi tertentu kemudian tiada berpindah ke penyedia teknologi yang lain terlebih di jangka waktu yang cepat.
"Hendaknya ada commonality dalam pengadaan alpahankam agar pertama ada konsistensi untuk menganggarkan lalu perencanaannya, dan juga kedua agar sektor pertahanan nasional dapat mengikutinya oleh sebab itu akan sulit lapangan usaha pertahanan untuk mengikuti apabila yang dibutuhkan selalu berubah-ubah," kata Rangga J. Wargadalam pada waktu mengisi acara diskusi virtual dari Semar Sentinel yang dimaksud dihadiri oleh ke Jakarta, Rabu.
Dalam acara diskusi yang sama, Rangga mengumumkan situasinya ketika ini alat utama sistem senjata (alutsista) maupun alpahankam yang dimiliki Indonesia cukup beragam, misalnya pesawat tempur ada F-16 buatan sektor pertahanan Amerika Serikat, Su-27 kemudian Su-30 dari Rusia, kemudian ke depan Indonesia akan datang kedatangan jet tempur Rafale dari Prancis.
"Harapannya Kementerian Perlindungan juga TNI akan lebih banyak tegas di memilih peralatan alpahankam yang akan dibeli sehingga tidaklah lagi seperti ketika ini ya, pesawat tempur macam-macam, kendaraan tempur macam-macam," kata dia.
Bappenas pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 lalu Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 telah terjadi menyusun beberapa orang pedoman dan juga strategi untuk meningkatkan kekuatan lapangan usaha pertahanan pada negeri.
Dalam dokumen perencanaan itu, lapangan usaha pertahanan pada negeri yang mana kuat diyakini dapat membantu Negara Indonesia berubah jadi negara yang digunakan diplomasinya tangguh kemudian negara yang dimaksud punya pertahanan berdaya gentar pada kawasan.
Demi mencapai itu, ada sebagian strategi menguatkan lapangan usaha pertahanan pada negeri, salah satunya dijalankan di pengadaan yang harus mengedepankan pengambilalihan teknologi dari pembelian alutsista asing tersebut.
"Kompleksitas sumber teknologi ini yang tersebut harus dikuasai bidang pertahanan nasional," kata dia.
Rangga mengemukakan bahwa perolehan teknologi itu dapat terwujud manakala pembelian alpahankam teknologi membesar dari luar negeri menggunakan model belanja untuk penanaman modal (spending to invest).
Ia mengumumkan wujudnya dapat sebagai FDI, joint venture, kemitraan untuk lapangan usaha manufaktur, kerja serupa MRO, local content, pengiriman teknologi, juga berubah-ubah jenis offset lainnya.
"Bagaimana ini mampu dimanfaatkan agar mencapai pertama kemandirian alpahankam itu sendiri, dapat meningkatkan kekuatan kapasitas bidang pertahanan itu sendiri, kemudian tak belaka kapasitasnya, tetapi juga habitat sektor pertahanan," kata Rangga J. Wargadalam.
Dalam diskusi yang sama, Ketua Harian Persatuan Industri Perlindungan Nasional (Pinhantanas) Mayjen TNI Purn. Jan Pieter Ate menyoroti pentingnya pengembangan teknologi bidang pertahanan (bangtekindhan) untuk menguatkan bidang pertahanan di negeri.
"Sejak 2018 sampai sekarang, alokasi anggaran untuk bangtekindhan terus dipangkas, yang tersebut sekarang mungkin saja tak lagi signifikan. Hal ini bukti keseriusan kemudian kemauan untuk mandiri secara teknologi sebenarnya tidaklah ada," katanya.
Jan menjelaskan bahwa riset dan juga pengembangan (R & D) merupakan penopang utama untuk menguatkan bidang pertahanan di negeri.
"Anggaran pertahanan terus naik, tetapi realisasi pada bentuk penguasaan teknologi oleh bidang pertahanan di negeri itu dari tahun ke tahun tiada sebanding dengan anggaran pertahanan yang digunakan makin besar," sambung dia.
Pembicara lainnya pemerhati dari DKI Jakarta Defense Society, Ade P. Marboen, juga menyampaikan dana penelitian lalu pengembangan teknologi pertahanan yang mana juga masih relatif kecil.
Menurut dia, tanpa ada dukungan dana yang memadai untuk R & D sulit membayangkan ada penguasaan teknologi tinggi ke lapangan usaha pertahanan di negeri.
Tidak hanya sekali itu, Marboen, yang tersebut merupakan salah satu pendiri JDS lalu wartawan senior bidang pertahanan, juga meyakini dukungan pemerintah terhadap sektor pertahanan di negeri harus diwujudkan pada aksi konkret, yaitu memberi produk-produk yang mereka buat.
"Industri pertahanan ini pasarnya sangat niche, pembelinya cuma pemerintah. Maka, untuk bisa saja mencapai skala keekonomian di lapangan usaha pertahanan, produknya harus dibeli," kata Marboen.
Ia menunjukkan beberapa negara melakukan itu, misalnya India, kemudian ada juga Turki yang dimaksud kerap berubah menjadi pengguna pertama komoditas sektor pertahanan di negerinya, dan juga tak jarang membeli di jumlah total yang dimaksud signifikan.
Artikel ini disadur dari Bappenas: Komonalitas dukung penguatan industri pertahanan nasional