Justru yang paling penting itu memberantas kontennya, websitenya, juga bandarnya
Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyerukan pemerintah melakukan revolusi terhadap sistem siber ke Tanah Air mengingat maraknya masyarakat di tanah air, yang dimaksud memainkan judi online.
Meski tautan atau susupan laman judi online bisa saja terpampang di depan halaman website internet, hal itu, menurut dia, telah membinasakan citra pertahanan siber ke Nusantara secara keseluruhan.
Seolah-olah, lanjutnya, hal itu menunjukkan lemahnya sistem keamanan siber ke Indonesia.
"Hampir setiap pada waktu mendengar berita judi online, korban-korbannya kok semakin banyak. Saya kira pemerintah harus tambahan serius menangani permasalahan ini. Sudah waktunya revolusi siber," kata Muhaimin pada keterang tertulisnya yang tersebut diterima di dalam Jakarta, Rabu.
Dia menambahkan keberadaan judi online semakin meresahkan, sehingga perlu diwujudkan pelacakan serta penghapusan semua konten dan juga platform judi online secara sistematis.
Selain itu, menurutnya, penting pula dijalankan adalah dengan membenahi juga mencari celah yang masih terbuka.
"Jadi, nggak cukup semata-mata memburu penggunanya, merek nggak kemungkinan besar berjudi kalau tiada ada wadahnya. Justru yang tersebut paling penting itu memberantas kontennya, websitenya, juga bandarnya," kata dia.
Selain itu, ia juga mengapresiasi temuan Pusat Pelaporan kemudian Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkapkan bahwa ada lebih tinggi dari 1.000 duta rakyat di dalam lembaga legislatif DPR hingga DPRD terlibat judi online.
Menurut dia, temuan itu harus berubah menjadi peringatan serius bersama.
"Betapa judi online ternyata sudah ada masuk ke semua lini instansi. Saya apresiasi PPATK, serta memang benar harus diungkap semua, siapa semata yang jadi korban judi online, siapa bandarnya, lokasinya pada mana," katanya.
Pada Selasa (24/6/2024), Menteri Koordinator Sektor Politik, Hukum, serta Keselamatan (Menkopolhukam) sekaligus Ketua Satgas Judi Online Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa penjudi online berasal dari beragam latar belakang, mulai dari polisi, tentara, wartawan hingga PNS.
Terbaru, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memaparkan ada lebih besar dari 1.000 khalayak pada DPR juga DPRD terlibat judi daring atau online.
Dalam rapat bersatu Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, Ivan menjelaskan proses judi daring ke lingkungan DPR juga DPRD mencapai tambahan dari 63.000 kegiatan dengan nominal perputaran dana hingga Rp25 miliar.
Artikel ini disadur dari Wakil Ketua DPR serukan revolusi siber terkait maraknya judi online