Makassar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan ultimatum untuk pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk segera mencairkan anggaran pilkada sesuai di naskah perjanjian hibah area (NPHD) hingga batas akhir 9 Juli 2024.
"Jika sampai 9 Juli nanti tidaklah mentransfer, kita akan turunkan pasukan ke tempat itu, masalahnya apa. Kalau memang sebenarnya masalahnya nggak ada uang atau uangnya ditahan, sengaja ditahan, kita akan paksa untuk segera dicairkan untuk KPU, Bawaslu lalu aparat keamanan," kata Tit di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Mantan Kapolri ini menuturkan usai mengunjungi Rapat Sinkronisasi (Rakor) Kesiapan pemilihan gubernur Serentak Tahun 2024 untuk Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan juga Maluku. Dia menyakini pilkada serentak akan dilaksanakan meskipun pada waktu ini masih terkendala dana.
"Kalau memang sebenarnya itu tidak ada ada anggaran, kita akan mengajukan permohonan supaya dari Kementerian Keuangan mengirimkan dana hak tempat untuk mendapatkan dana transfer, DAU-nya dipercepat," paparnya untuk wartawan.
Artinya, dana alokasi khusus (DAU) yang digunakan biasanya ditransfer setiap tiga bulan ke daerah, kata Tito, dapat dipercepatkan beberapa bulan ke depan agar sebagian guna menyembunyikan kekurangan dan juga sanggup digunakan ketika pilkada lalu sebagian lagi digunakan untuk operasional pada masa tahapan pilkada.
Menurut dia, peran pemerintah wilayah paling penting adalah permasalahan anggaran, sebab kalau tidaklah ada anggaran pemilu, tentu pilkada bukan akan jalan.
Tito pun mengumumkan pihaknya telah mengirimkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.9.1/433/9J pada 24 Januari 2023 terkait kesiapan anggaran pilkada 2024.
"Saya minta seluruh kepala wilayah untuk melakukan koordinasi dengan KPU daerah, Bawaslu daerah, teristimewa aparat keamanan TNI Polri untuk menghitung, mengajukan proposal anggarannya, juga setelahnya itu anggaran yang dimaksud dinegosiasikan," katanya.
Menurut dia, bila mana anggaran itu terlalu membesar atau terlalu rendah maka mesti dibicarakan bersama. Setelah setuju, sesudah itu dibuatkan perjanjian NHPD yang mana merupakan komitmen kesepakatan pemda memberikan anggaran pilkada.
"Setelah itu direalisasikan di dua tahap, yaitu pada APBD 2023 sebesar 40 persen juga 2024 sebesar 60 persen. Mengapa dibagi dua? Karena ada beberapa tempat keuangan daerahnya lemah," ujar Tito.
Oleh dikarenakan itu, ujar Tito, hal ini tergantung pemerintah pusat melalui pemindahan DAU-nya, sebab ada tempat yang miliki pendapatan asli tempat (PAD) rendah maka tentu mengandalkan dana pusat, teristimewa daerah-daerah pemekaran yang mana belum kuat PAD-nya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian pada waktu menyampaikan arahan di Rakor yang dimaksud menyebutkan pemda yang mana sudah melakukan penyaluran dana hibah pilkada serentak 2024 secara nasional sebanyak-banyaknya 541 KPU wilayah se-Indonesia.
Dia menyebutkan jumlah total total anggaran NHPD untuk KPU yang disebutkan sebesar Rp25,65 triliun lebih. Namun yang tersebut baru terealisasi Rp13,73 triliun lebih, serta belum disalurkan Rp14,93 triliun lebih. Jumlah realisasi 40 persen baru sebanyak 71 pemda.
Untuk KPU wilayah Kalimantan, Sulawesi, juga Maluku, kata dia, sebanyak 171 pemda dengan jumlah keseluruhan total anggaran NHPD Rp7,19 triliun lebih, realisasi NHPD baru Rp3,13 triliun lebih besar serta belum disalurkan Rp4,06 triliun lebih. Jumlah pemda yang merealisasikan baru sebanyak 31 pemda.
Selanjutnya, Bawaslu tempat secara nasional yang tersebut telah NHPD sebanyak-banyaknya 518 pemda kemudian belum NHPD 23 pemda. Jumlah total anggaran NHPD Rp8,53 triliun lebih. Realisasi NHPD Rp4,43 triliun tambahan serta belum disalurkan Rp4,11 trilun lebih. Jumlah pemda yang dimaksud merealisasikan NHPD 517 pemda lalu belum realisasi 23 pemda, sementara realisasi NHPD 40 persen baru 85 pemda.
Untuk Bawaslu wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan juga Maluku, yang tersebut telah merealisasikan NHPD sebanyak-banyaknya 171 pemda. Jumlah anggaran total NHPD sebesar Rp2,54 triliun lebih, sedangkan realisasi NHPD Rp1,14 triliun lebih besar lalu belum disalurkan Rp1,40 triliun lebih. Dan total realisasi NHPD 40 persen baru sebanyak-banyaknya 40 pemda.
Artikel ini disadur dari Mendagri beri ultimatium pemda segera cairkan NHPD pilkada 2024