Surplus APBN di Jawa Timur sampai 31 Juli 2024 sebesar Rp68,11 triliun
Surabaya – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Timur mencatat Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN) di dalam wilayah itu mengalami surplus Rp68,11 triliun per Juli 2024 dari target surplus tahun ini sebesar Rp146,49 triliun.
“Surplus APBN pada Jawa Timur sampai 31 Juli 2024 sebesar Rp68,11 triliun,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Jatim Didyk Choiroel dalam Surabaya, Jawa Timur, Kamis.
Surplus yang disebutkan didorong oleh realisasi Pendapatan Negara yang di APBN untuk wilayah Jawa Timur mencapai Rp143,73 triliun atau 51,72 persen dari target tahun ini sebesar Rp277,79 triliun juga Belanja Negara Rp75,61 triliun atau 56,6 persen dari pagu.
Untuk Pendapatan Negara sebesar Rp143,73 triliun berasal dari Penerimaan Perpajakan Rp139,39 triliun atau 51,15 persen dari target, dan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp4,33 triliun yang tersebut merupakan 80,31 persen dari target Rp5,39 triliun.
Penerimaan Perpajakan sendiri disumbang oleh Penerimaan Pajak sebesar Rp67,86 triliun atau 56,3 persen dari target, juga penerimaan Kepabenan dan juga Cukai sebesar Rp71,54 triliun atau 47,07 persen dari target.
Penerimaan Pajak sebesar Rp67,86 triliun yang disebutkan didominasi oleh PPN dan juga PPnBM yang dimaksud menyumbang penerimaan sebesar 57,48 persen dan juga PPH Non Migas sebesar 41,81 persen.
Sementara untuk realisasi Belanja Negara yang dimaksud hingga Juli 2024 sudah pernah terserap Rp75,61 triliun atau 56,6 persen dari pagu Jawa Timur terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp27,95 triliun yang mana naik 16,65 persen secara tahunan.
Belanja ini turut didukung oleh realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp47,66 triliun yang dimaksud meningkat mencapai 4,87 persen akibat ditopang oleh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa, juga Insentif Fiskal.
Realisasi DAU naik 17,42 persen (year-on-year/yoy) bermetamorfosis menjadi Rp26,3 triliun disebabkan peningkatan realisasi porsi DAU Block Grant sedangkan realisasi DBH naik 6,09 persen (yoy) berubah jadi Rp5,5 triliun akibat naiknya pagu DBH Migas ke Wilayah Bojonegoro.
Untuk realisasi Insentif Fiskal naik 62,16 persen berubah menjadi Rp358,9 miliar lantaran telah terdapat area yang mana melakukan penyaluran tahap II sedangkan realisasi Dana Desa naik 19,39 persen (yoy) berubah menjadi Rp6,4 triliun.
“Dana Desa naik realisasinya lantaran desa tambahan cepat menyampaikan kondisi salur bahkan beberapa di antaranya telah lama tersalur 100 persen,” kata Didyk.
Artikel ini disadur dari Kanwil DJPb Kemenkeu Jatim sebut APBN surplus Rp68,11 triliun per Juli